Bogor – Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, mendorong pemerataan akses pendidikan agama Hindu bagi anak-anak di berbagai wilayah pelosok Indonesia. Menurutnya, masih terdapat sekolah dasar yang belum memiliki guru agama Hindu sehingga hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan sesuai keyakinannya belum terpenuhi. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/7/2026). Dalam sambutannya, Ni Luh Puspa mengajak KMHDI untuk menyusun program kerja yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjawab persoalan pendidikan agama Hindu di daerah. "Saya tantang KMHDI untuk membuat program yang benar-benar menyentuh akar rumput. Jangan hanya program yang sifatnya seremonial, tapi program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh umat, khususnya anak-anak Hindu di pelosok yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan agama," tegasnya. Ia menegaskan bahwa pendidikan agama merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda Hindu. Karena itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan agama harus menjadi perhatian bersama. "Masih ada sekolah dasar di beberapa wilayah yang belum memiliki guru agama Hindu. Akibatnya, anak-anak Hindu tidak memperoleh pelajaran agama sesuai keyakinannya. Persoalan ini membutuhkan solusi yang nyata dan berkelanjutan," ujarnya. Ni Luh Puspa berharap Rakernas XIV KMHDI dapat melahirkan berbagai program strategis yang mampu menjawab tantangan tersebut. Ia juga mengajak seluruh kader KMHDI untuk terjun langsung ke lapangan, memetakan persoalan, sekaligus menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat. "Saya yakin KMHDI memiliki potensi besar menjadi motor penggerak perubahan. Mahasiswa Hindu harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar penonton. Momentum Rakernas ini harus dimanfaatkan untuk merancang program yang konkret, berdampak, dan berkelanjutan," pungkasnya. Rakernas XIV KMHDI di Bogor diikuti oleh ratusan kader dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menjadi forum konsolidasi organisasi, kegiatan ini juga menjadi wadah penyusunan arah kebijakan dan program kerja KMHDI untuk periode mendatang.